PEREMPUAN, KEMISKINAN, DAN EKONOMI PANCASILA

Oleh: Mukhaer Pakkanna

Di negeri Pancasila ini, jumlah kemiskinan belum turun signifikan. Padahal, alokasi anggaran untuk menekan angka kemiskinan luar biasa jumlahnya. Bayangkan, jika awal kepemimpinan SBY pertama pada 2005, alokasi anggaran berjumlah Rp23 triliun, maka awal kepemimpinan SBY kedua pada 2010, alokasi anggaran terdongkrak Rp94 triliun. Bandingkan, jika pada 2005 jumlah orang miskin 16%, sementara pada 2010, jumlah orang miskin dalam kisaran 13,3%. Terjadi disekuilibrium antara penggelontoran anggaran dan angka kemiskinan.

Dalam membedah kemiskinan, stratum tergawat sesungguhnya berada di tangan kaum perempuan. Bahkan, kemiskinan kerap identik dengan kehidupan perempuan. Meruyaknya kasus kekerasan seksual, prostitusi, buruh migran, trafficking, dan kekerasan lainnya, secara tidak langsung diatributkan pada kemiskinan perempuan. Ironisnya, di bidang ekonomi, kaum perempuan yang jumlahnya 52,7 persen dari total populasi penduduk, ternyata hanya memiliki seperseribu dari jumlah kekayaan dunia, dan hanya menerima 10 persen dari total gaji (MDG’s, 2010).

Muhammad Yunus, pemenang Nobel 2009, menyampaikan tidak mungkin bicara kemiskinan jika tidak melibatkan perempuan. Yunus melihat perempuan peminjam lebih produktif menggunakan uangnya daripada suami. Kelaparan dan kemiskinan lebih merupakan masalah perempuan ketimbang laki-laki. Perempuan mengalami kelaparan dan kemiskinan lebih hebat dari laki-laki. Jika ada anggota keluarga yang harus mengalami kelaparan, hukum tidak tertulis mengatakan ibulah yang pertama-tama akan mengalaminya.

Pilar Ekonomi

Memang, perempuan menjadi korban kemiskinan yang paling besar. Data MDG’s (2010) melaporkan, dari sepertiga penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan, sekitar 70%-nya adalah perempuan. Di Indonesia (BPS, 2009), dari jumlah penduduk miskin yang mencapai 32,53 juta jiwa (14,15%), 70% dari mereka adalah perempuan. Kemiskinan yang menimpa perempuan Indonesia, boleh jadi dilatari oleh banyak faktor. Angka buta aksara perempuan sebesar 12,28%, sedangkan laki-laki 5,84%. Dalam bidang kesehatan, status gizi perempuan masih merupakan masalah utama. Angka kematian ibu (AKI) juga masih sangat tinggi, yaitu sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup. Di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki jauh lebih tinggi (86,5%) daripada perempuan (50,2%).

Mengingat peranan perempuan berkontribusi besar dalam membangun pilar ekonomi, terutama dalam rumah tangga, beberapa penelitian dan pengalaman membuktikan di berbagai negara, peranan lembaga keuangan mikro (LKM) dapat memberi akses kredit dalam penguatan ekonomi rumah tangga. LKM telah terbukti mampu menstimulasi bangkitnya ekonomi perempuan. Riset Mayoux (1999), yang meneliti peranan LKM dan pemberdayaan perempuan di Afrika, telah membuktikan hal itu. Program kredit mikro di beberapa negara yang dijadikan sampel di Afrika, secara nyata memberi kontribusi dalam mengubah tatanan jender.

Selain itu, praktek penyelenggaraan pemberian kredit mikro bagi masyarakat miskin yang dilakukan Muhammad Yunus dengan institusi Grameen Bank di Bangladesh, secara signifikan mengurangi jumlah masyarakat miskin di berbagai wilayah perdesaan Bangladesh. Seperti yang diungkap Parveen (2009), Grameen Bank telah memberi kredit ke hampir 7 (tujuh) juta orang miskin di 73.000 desa Bangladesh, 97 persen di antaranya ibu rumah tangga (perempuan).

Rumah Tangga

Melihat potret kemiskinan, maka dalam pengembangan kegiatan ekonomi Indonesia yang didasarkan pada ideologi ekonomi Pancasila ini, seyogianya peranan ekonomi rumah tangga menjadi inti kebijakan. Daya tahan ekonomi di suatu daerah, sangat ditentukan kokohnya ekonomi rumah tangga. Kemiskinan yang terjadi di berbagai wilayah perdesaan karena lemahnya pertahanan ekonomi keluarga. Kuatnya daya tahan ekonomi rumah tangga akan menentukan kekuatan ekonomi suatu wilayah.

Studi Astiti (2009) menelaah keadaan sosial ekonomi rumah tangga migran perempuan di desa miskin wilayah Bali timur, misalnya, telah menunjukkan kehidupan masyarakat bawah di Bali, terutama para perempuan memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup rumah tangganya dalam mencari nafkah.

Selain itu, Susilowati, Zain, dan Thoyib (2008), menelaah tentang pemberdayaan ibu rumah tangga dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Hasil penelitian itu menunjukkan peran ibu rumah tangga dalam menyumbang pendapatan keluarga tergolong tinggi sehingga perlu adanya peningkatan sumber daya ibu rumah tangga petani di perdesaan. Menurut dia, ibu rumah tangga petani mempunyai peranan yang besar dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

Riset ini semakin mengokohkan asumsi, perempuan adalah inti kemiskinan. Tidak heran jika banyak lembaga swasta dan pemerintah menjadikan perempuan sebagai nasabah utama. Di BUMN, misalnya, Perum Pegadaian sebagai BUMN yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah. Sejak 2006, Pegadaian memiliki program Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista), yang nasabahnya harus perempuan. Demikian juga beberapa LKM, seperti BMT, koperasi, Credit Union, Lumbuh Pitih Nagari (LPN), dan lainnya telah memprioritaskan perempuan sebagai nasabah utama. Mereka banyak meniru pola Grameen Bank di Bangladesh yang sukses mengentaskan rumah tangga dari jeratan kemiskinan.

Namun sayang, banyak LKM termasuk koperasi yang tumbuh subur belakangan ini mengakumulasi dananya bukan dari kemampuan manajemen koperasi dalam merangsang dan memobilisasi dana anggotanya. Melainkan lebih pada kemampuan mencari peluang dana dari mitra, terutama pemerintah. Kemampuan seperti itu memancing pihak pemerintah membangun basis program dan penggelontoran dana dengan berbagai regulasi yang dibuatnya. Di sisi lain, pemerintah membangun image, sementara manajemen koperasi membutuhkan dana instant. Konsekuensinya, koperasi, kehilangan identitas sosialnya. Koperasi tumbuh dengan pendekatan berbasis modal, bukan berbasis kebutuhan riil kondisi anggotanya. Implikasinya, identitas sosial koperasi sesuai amanat ekonomi Pancasila menjadi tergerus.

Hilangnya identitas sosial itu, berarti roh koperasi hilang. Itu artinya, roh ideologi ekonomi Pancasila semakin kabur karena diseret pragmatisme ekonomi yang mengarah pada penguasaan modal. Padahal sejatinya, koperasi adalah sokoguru ekonomi rakyat. Koperasi sesungguhnya sebagai anak kandung dari ekonomi Pacasila. Bahkan Pasal 33 UUD 1945, secara terang-benderang memuat orientasi ekonomi Indonesia, didasarkan pada asas kekeluargaan dan kebersamaan. (Sumber: Lampung Post, 3 Mei 2011)

Tentang penulis:
Mukhaer Pakkanna, Ketua STIE Ahmad Dahlan Jakarta

Alumni Fakultas Ekonomi UNISMUH Makassar

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s